Konsultan Hukum Perceraian Tangerang - Hak Istri dalam Proses Perceraian

Hak Istri dalam Proses Perceraian

1.    Adanya hak suami dan istri yang seimbang untuk mengajukan perceraian.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1/1974, ada diskriminasi antara suami dan istri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak, tanpa kewajiban apapun kepada istri.

Sementara istri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dan dengan mengajukan gugatan tersebut istri akan kehilangan hak-haknya, karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan nusyuz sehingga istri harus rela kehilangan haknya.

(freakingothic.blog.esaunggul.ac.id)

UU Perkawinan No. 1/1974 Jo UU No. 7/1989 telah merubah keadaan tersebut dan memberikan hak yang sama kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun istri, dapat mengajukan perceraian melalui sidang Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada alasan yang ditentukan di dalam Undang-undang, yaitu :
–    Suami dapat menceraikan istri, dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan di tempat kediaman Termohon (Istri) .
–    Sedangkan istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, di tempat kediaman Penggugat (Isteri)

2.    Hak Mengajukan Komulasi

Di dalam UU No. 7/1989 memberikan hak untuk mengajukan gugatan komulasi, yaitu istri dapat mengajukan gugatan perceraian secara komulasi dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri, atau dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian juga suami, dapat mengajukan permohonan talak dikomulasikan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak nafkah istri dan harta bersama atau dapat diajukan setelah pelaksanaan ikrar talak suami kepada istri.

3.    Hak Mut’ah, nafkah iddah dalam cerai talak

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:
a.    Mut’ah yang layak kepada bekas isteri
b.    Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
c.    Melunasi mahar dengan masih terhutang
d.    Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi membebankan kwajiban tersebut, dalam beberapa format:

a.    Dalam bentuk Rekonpensi

Dalam permohonan cerai talak suami di Pengadilan Agama (PA), istri mengajukan gugatan Rekonpensi, agar suami dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban dalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut. Dalam Putusan Kasasi No.347 k /Ag /2010, Mahkamah Agung (MA)  telah mengabulkan gugatan Rekonpensi dari istri dan memperbaiki putusan PA dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

(umirahman.blogspot.com)

Dalam pertimbangan MA, menyebutkan bahwa jumlah mut’ah kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga jumlah mut’ah suami tersebut harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan dinaikkan dari Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 70.000.000. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung  telah mengabulkan gugatan Rekonpensi istri berupa:
–    Nafkah, maskan kiswah selama dalam iddah
–    Nafkah madliyah
–    Mut’ah.

b.    Secara Ex-officio

Mahkamah Agung telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami, sekalipun tidak terdapat gugatan Rekonpensi, dengan membebankan kewajiban secara ex-officio untuk membayar:
–    Mut’ah
–    Nafkah, maskan, kiswah tepat istri selama dalam masa iddah.
–    Nafkah dua orang anak.

Dalam perkara nomor 410 k/Ag/2010 :
PA: Telah memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan ikrar talak, tanpa pembebanan kewajiban suami kepada istri.
PTA: Permohonan tersebut ditolak
MA: Mengabulkan permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak dan secara ex-officio (karena tidak ada gugatan Rekonpensi) telah membebankan kepada suami untuk membayar:
–    Mut’ah
–    Nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah
–    Nafkah 2 orang anak.

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan cerai talak dan istri dalam pemeriksaan tidak terbukti berbuat nusyuz.

4.    Hak Mut’ah dan nafkah iddah dalam Cerai Gugat

(kripikbuah.blogdetik.com)

Dalam cerai gugat undang-undang maupun KHI, tidak menentukan/mengatur kewajiban suami atau hak-hak istri seperti yang diatur pasal 149 dan 158 KHI. Sehingga dalam putusan PA, masih terdapat pengadilan yang tidak membebankan kewajiban suami yang menjadi hak menurut Islam, yaitu mut’ah nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah.

Dalam perkara kasasi No.276 k/Ag/2010 Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan cerai istri kepada suami yang dikomulasikan dengan tuntutan, mut’ah, hadlonah untuk anak, dan nafkah anak yaitu dengan membebankan mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,-. Pertimbangan MA, karena perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain. Padahal, kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap Termohon yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex-officio dapat menetapkan nafkah iddah.

5.    Hak Istri mendapatkan Pendamping

Dalam proses pemeriksaan cerai talak, istri dalam gugatan Rekonpensi dapat mengajukan gugatan provisi. Yaitu, permohonan istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mendapatkan Pendamping. Demikian juga dalam gugatan perceraian, istri sebagai penggugat dapat mengajukan gugatan provisi.

Penetapan Kewajiban

(niesa90.wordpress.com)

1.  Dalam proses perceraian –baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat– selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak:
– Nafkah madliyah
– Mut’ah
– Nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah
– Hak hadlonah
– Nafkah anak

2. Penetapan hak-hak istri (mut’ah, nafkah, maskan, kiswah selama iddah, dan nafkah anak) tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan Rekonpensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas.

3. Dalam hal alasan perceraian KDRT, istri dapat mengajukan gugatan provisi, yaitu permohonan istri sebagai korban KDRT untuk mendapatkan Pendamping.

4. Penetapan jumlah kewajiban suami sebagai hak istri harus disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga sesuai dengan putusan Hukum Kasasi pada Mahkamah Aagung Republik Indonesia.

*)Penulis adalah Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI

Disampaikan dalam Seminar Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Proses Perceraian, Rifka Annisa Yogyakarta, 8 Desember 2010